JAKARTA – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan liquefied petroleum gas (LPG) subsidi tidak mengalami kenaikan meski dunia masih dibayangi ketidakpastian geopolitik yang berpotensi memengaruhi sektor energi global.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas perkembangan sektor energi dan hilirisasi, termasuk langkah antisipasi menghadapi dinamika geopolitik internasional.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

“Harga BBM untuk subsidi maupun LPG tidak ada perubahan sama sekali,” tegas Bahlil kepada awak media.

Ketahanan Energi Jadi Fokus Pemerintah

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan pengembangan sumber energi alternatif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.

Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan LPG ke compressed natural gas (CNG). Selain itu, pemerintah juga mendorong penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan listrik dan bahan bakar minyak di seluruh wilayah Indonesia.

“Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya percepatan peralihan LPG ke CNG, penataan tambang, dan kesiapan sektor energi, baik dari sisi PLN maupun ketersediaan BBM,” ujar Bahlil.

Jaga Daya Beli Masyarakat

Pemerintah menilai stabilitas harga energi subsidi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, di tengah potensi tekanan harga energi global, pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG pada level saat ini.

Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, mekanisme penyesuaian harga tetap mengikuti perkembangan pasar dan harga energi dunia. Namun, pemerintah meminta pelaku usaha, termasuk Pertamina dan perusahaan swasta, mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dalam menetapkan harga.

“Pemerintah sedang menggodok langkah-langkah untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu BBM subsidi dan LPG tidak kita naikkan,” kata Bahlil.

Pemadaman Listrik Bukan Karena Batu Bara Langka

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menanggapi pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Ia membantah anggapan bahwa gangguan tersebut disebabkan kelangkaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.

Menurutnya, pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik masih dalam kondisi aman. Hingga saat ini, realisasi penugasan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri telah mencapai sekitar 170 juta ton.

“Kalau dikatakan masalah batu bara langka, itu tidak benar,” tegasnya.

Bahlil menjelaskan, gangguan listrik yang terjadi lebih disebabkan oleh kendala teknis pada sejumlah mesin pembangkit. Pemerintah bersama PT PLN (Persero) saat ini terus melakukan percepatan pemulihan agar sistem kelistrikan kembali normal.

Antisipasi Dampak Geopolitik Global

Penguatan ketahanan energi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih berlangsung. Konflik dan ketegangan di sejumlah kawasan dunia berpotensi memengaruhi rantai pasok energi serta memicu fluktuasi harga minyak dan gas internasional.

Melalui kebijakan menjaga harga energi subsidi tetap stabil dan mempercepat pengembangan energi alternatif, pemerintah berharap dapat melindungi masyarakat dari dampak langsung gejolak global sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional dalam jangka panjang.