JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan “tender politik” atau janji politik Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat yang harus dijalankan dengan baik. Karena itu, ia menegaskan program tersebut tidak boleh dikuasai atau dimonopoli oleh kelompok, organisasi, maupun individu tertentu.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat merespons berbagai kritik dan polemik yang belakangan mengiringi pelaksanaan MBG, mulai dari persoalan tata kelola, dugaan korupsi, hingga isu adanya pihak-pihak yang mengklaim memiliki hak atas proyek penyediaan dapur MBG.
Menurut Sudaryono, program MBG adalah amanat langsung Presiden Prabowo yang lahir dari komitmen politik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus memandang program tersebut sebagai pelayanan publik, bukan sebagai lahan bisnis atau kepentingan kelompok.
“Ini adalah tender politik Presiden Prabowo kepada rakyat. Janji itu harus diwujudkan,” tegas Sudaryono.
Ia juga memastikan pemerintah tidak akan menghentikan pelaksanaan MBG meski menghadapi berbagai tantangan. Sebaliknya, evaluasi akan terus dilakukan agar program berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Sudaryono mengakui masih terdapat persoalan dalam tata kelola MBG. Namun, ia menegaskan seluruh jajaran BGN akan melakukan pembenahan dengan mengedepankan kolaborasi bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Ia juga menyatakan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Fokus utama BGN saat ini adalah memperkuat sistem pengawasan agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap BGN setelah pergantian kepemimpinan dan terungkapnya dugaan kasus korupsi dalam pelaksanaan MBG. Presiden Prabowo sebelumnya menunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik Sudaryati Deyang, dengan mandat memperbaiki tata kelola sekaligus memastikan program prioritas nasional itu berjalan lebih akuntabel.
