PAMEKASAN — Pengakuan mengejutkan CEO Bawang Mas Group, H. Khairul Umam alias Haji Her, terkait dana kegiatan Peringatan Hari Koperasi ke-79 yang ditalangi pihak swasta hingga Rp465 juta, memicu gelombang kritik keras. Koordinator Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), Musfiq, melontarkan teguran menohok kepada Bupati Pamekasan, K.H. Kholilurrahman.
Musfiq menilai, fenomena pemerintah daerah yang meminta bantuan atau sumbangan dana kepada pengusaha swasta untuk membiayai agenda resmi merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola anggaran sekaligus preseden buruk bagi birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati.
“Pemerintah daerah itu punya APBD, punya perencanaan anggaran. Kalau untuk acara resmi saja Bupati sampai membiarkan jajarannya ‘mengemis’ dan membebankan anggaran ke rakyat atau pengusaha lokal, ini bukti bahwa Pemkab Pamekasan sangat lemah dalam perencanaan,” tegas Musfiq, Jumat (24/7/2026).
Menurut Jaka Jatim, tindakan meminta sumbangan secara mendadak hingga membengkak dari rencana awal Rp350 juta menjadi Rp465 juta tidak hanya memperlihatkan ketidakmampuan jajaran Pemkab dalam mengelola kas daerah, tetapi juga mencederai wibawa K.H. Kholilurrahman sebagai kepala daerah.
Musfiq menegaskan bahwa partisipasi swasta dalam pembangunan daerah seharusnya berjalan melalui mekanisme yang sah dan transparan, seperti Corporate Social Responsibility (CSR), bukan melalui skema ‘nomok’ atau minta talangan dadakan untuk agenda seremonial.
“Jangan sampai pemerintahan K.H. Kholilurrahman membiasakan diri ‘mengemis’ atau memanfaatkan kedekatan dengan pengusaha. Kalau acara skala kabupaten saja tidak mampu dibiayai anggaran resmi, buat apa dipaksakan bikin acara megah? Ini bukan cuma bikin malu, tapi memperlihatkan betapa tidak mandirinya Pemkab Pamekasan,” tambahnya.
Jaka Jatim mendesak Bupati Pamekasan K.H. Kholilurrahman dan pihak legislatif untuk melakukan evaluasi total terhadap efisiensi perencanaan anggaran kegiatan daerah agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Kami minta Bupati K.H. Kholilurrahman dan jajarannya stop gaya-gaya mengemis anggaran seperti ini. Kembalikan fungsi APBD secara profesional dan transparan. Jangan sampai kewajiban negara malah digantungkan pada kantong pribadi pengusaha,” pungkas Musfiq.
