Surabaya– Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menuai kritik dari kalangan aktivis masyarakat sipil di Jawa Timur. Sejumlah pasal di dalamnya dinilai berpotensi menjadi alat pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan kritik publik terhadap pemerintah. Koordinator Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), Musfiq, menyoroti adanya ketentuan pidana […]